Kepada Komisi X DPR-RI, Rektor Unesa, Cak Hasan menyampaikan beberapa masukan penting menyikapi kebijakan pemerintah dan pengaruhnya terhadap perguruan tinggi secara umum, negeri maupun swasta.
Unesa.ac.id. SURABAYA—Sebagai anggota Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Rektor Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Nurhasan atau Cak Hasan menyampaikan beberapa isu krusial pendidikan tinggi dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR-RI di Jakarta, pada Kamis, 27 Februari 2025 kemarin.
Dalam RDPU Komisi X DPR-RI dengan MRPTNI itu, Cak Hasan menuturkan, alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi selama ini sebenarnya tidak cukup. Apalagi dengan adanya efisiensi dari Rp22,5 triliun menjadi Rp14,3 triliun.
Keterbatasan anggaran ini menuntut perguruan tinggi harus bisa fokus pada sektor strategis atau prioritas, serta maksimalisasi pemanfaatan aset, terutama bagi PTN-BH.
“Kalau kita lihat, kondisi anggaran di PTN yang kadang harus disubsidi silang dari UKT mahasiswa berbagai jalur penerimaan. Untuk itu, ini memang butuh prioritas, relaksasi kebijakan, dan kolaborasi,” ucapnya.
Sinergi dan Sinkronisasi
Guru besar Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) itu menekankan kolaborasi sektor prioritas menjadi keharusan baik antar-perguruan tinggi negeri, swasta, maupun antar-kementerian.
Sinergi antar-kementerian misalnya terkait sinkronisasi kebijakan untuk efektivitas administrasi birokrasi dalam hal pengurusan anggaran, tunjangan, hingga urusan kepangkatan, dan sebagainya.
Selain itu, dia juga menekankan pentingnya desain atau perencanaan yang matang dalam menghasilkan kebijakan dan program yang berdampak.
UKT Tidak Naik
Cak Hasan mencontohkan kebijakan UKT di perguruan tinggi negeri yang tidak ujug-ujug ditetapkan begitu saja, tetapi melalui rancangan yang matang atau by-design dan by-system berdasarkan kajian mendalam dan koordinasi dengan kementerian.
Karena itulah, penentuan UKT berdasarkan beberapa kategori itu sudah by-system berdasarkan tingkatan atau kondisi ekonomi orang tua atau keluarga yang diisi mahasiswa di awal.
Kaitannya dengan adanya efisiensi anggara, Cak Hasan sepakat bahwa perguruan tinggi tidak boleh menaikkan UKT mahasiswa. “Masalah UKT mahasiswa ini tidak boleh naik, dan kita sepakati itu,” tandasnya.
Pada kesempatan itu, beberapa rektor PTN dari berbagai daerah juga turut menyampaikan usulan dan masukan kepada Komisi X DPR-RI, termasuk Eduart Wolok, Ketua MRPTNI.
Tunjangan Dosen
Eduart Wolok menyampaikan beberapa masukan di antaranya soal formasi dan pengembangan karier dosen, penambahan dosen kualifikasi doktor, termasuk mengenai syarat administrasi kenaikan pangkat yang harusnya bisa diperpendek.
Selain itu, juga tentang perlunya pemerataan kualitas dosen di seluruh PTN di Indonesia, terutama yang berada di luar Pulau Jawa. Harmonisasi regulasi antara Kemdiktisaintek, KemenPAN-RB, dan Kemenkeu, otonomi kampus, hingga persoalan tunjangan kinerja atau tukin dosen pun disampaikan.
“Terkait efisiensi anggaran, jika diberlakukan sama rata seluruh PTN, maka yang langsung terkena dampaknya adalah PTN-Satker... Mereka (PTN-Satker) bilang kalau ini diterapkan, maka Maret nanti mereka tidak bisa beroperasi,” ucap Eduart menggambarkan dampak efisiensi terhadap operasional PTN.
Berbagai usulan tersebut disambut baik Komisi X DPR RI. Hetifah Sjaifudian, Ketua Komisi X mendukung berbagai usulan MRPTNI mulai dari formasi dan pengembangan karier dosen, pemetaan program prioritas, relaksasi blokir efisiensi pada program utama (tridarma), termasuk soal tukin dosen.
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR-RI dengan MRPTNI ini dihadiri sekitar 22 rektor PTN se-Indonesia. RDPU ini dimaksudkan untuk mendengar masukan dan rekomendasi rektor PTN dalam menanggapi kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), di antaranya perihal pembiayaan atau anggaran. [Tim Humas Unesa]
Share It On:
