Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) sedang digencarkan sosialisanya dalam rangka menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Untuk itu, Jurusan Pendidikan Ekonomi Unesa menyelenggarakan kuliah umum yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung G3 Auditorium FE Unesa tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam kepada mahasiswa mengenai program-program Bank Indonesia dalam mengembangkan UMKM.
Mulanya, kegiatan tersebut direncanakan mulai pukul 8.00 WIB akan tetapi mengalami penundaan hingga tiga jam. Menurut Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Drs. Kirwani, M.M., hal itu disebabkan ada rapat di kantor Bank Indonesia. Pematerinya masih ada rapat di sana. Sambil menunggu pemateri datang, sekarang akan saya sampaikan mengenai peraturan baru penulisan skripsi, jelasnya.
Kepala Tim Akses Keuangan dan UMKM-Asisten Direktur Bank Indonesia Budhi Wirdihartanto, S.E., M.M. yang merupakan pemateri hadir pada pukul 11.00 WIB. Tak membuang waktu lagi, kuliah tamu segera dimulai dengan dimoderatori Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi Hendry Cahyono, S.E., M.E.
Sebelum masuk ke pembahasan mengenai program-program Bank Indonesia untuk mengembangkan UMKM, Budhi Wirdihartanto menyampaikan mengenai kondisi kemiskinan secara global terlebih dahulu. Kemudian dikerucutkan ke negara Indonesia dan dispesifikkan lagi hanya di Provinsi Jawa Timur. Menurut penyampaiannya, rendahnya SDM dan kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur berada di daerah Madura dan wilayah tapal kuda. Hal itu disebabkan oleh banyak faktor, misalnya faktor budaya dan kerumitan akses dana dari pemerintah, tutur Hendry Cahyono menjawab pertanyaan Budhi Wirdihartanto, kenapa meskipun dibangun jembatan Suramadu tapi perekonomian Madura tidak begitu berkembang?
Adapun strategi dan program Bank Indonesia yang dimaksudkan untuk mengambangkan UMKM terdiri dari: 1) Strategi peningkatan kapasitas UMKM melalui program klaster dan wirausaha; 2) Strategi peningkatan akses keuangan melalui program gerakan pencatatan laporan keuangan, penguatan infrastruktur keuangan, fasilitas program pemerintah yang memberikan nilai tambah; 3) Strategi meminimalisir kesenjangan informasi melalui program penyediaan kajian, deseminasi informasi, pengembangan microsite UMKM; 4) Strategi peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholder melalui program kerja sama dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan lembaga internasional. (Syaiful)
Share It On:
